Saturday, 21 May 2011 09:52 |
PNPM-MP Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 mengalami surpulus sebesar Rp.7 miliar lebih. Jumlah ini melebih Kabupaten Tuban dan Lamongan yang masing-masing hanya surplus sebesar Rp. 3 miliar dan Rp. 1 miliar ditahun yang sama. “Bahkan surplus kita tertinggi di Jatim,” kata Ketua Asosiasi Badan Kerjasa Antar Desa (BKAD), Sucipto, disela-sela acara penyerahan bantuan langsung RTM dan Pameran UPK di Pendopo Malwopati, Sabtu (21/5). Dijelaskan, surplus tersebut berasal dari beberapa jenis kegiatan dalam PNPM-MP yang dilaskanakan di 26 kecamatan di Bojonegoro. Yakni melalui unit pengelola kegiatan (UPK) yang meliputi usaha ekonomi kerakyatan dengan memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. “Rata-rata tingkat pengembalian pinjaman bergulir disini mencapai 98,95 persen atau dengan besaran tunggakan sebesar Rp. 170 juta. Ini (tunggakkan pengembalian) menurun dibanding tahun 2009 lalu yakni sebesar Rp. 678 juta,” sergahnya. Sedangkan untuk jumlah aset produktif UPK di Kabupaten Bojonegoro, lanjut dia, sampai bulan April 2011 ini mencapai sebesar Rp. 57 miliar lebih dengan jumlah pemanfaat sebanyak 3.997 RTM dan dana yang tersalurkan sebesar Rp. 25 miliar lebih. Diprediksi total asset ini akan meningkat menjadi Rp. 69 miliar hingga akhir tahun nanti. “Total asset UPK produktif ini meningkat 64,70 persen disbanding tahun 2009 lalu,” tegasnya. Ditambahkan, upaya yang sudah dilakukan pelestarian PNPM-MP ini diantaranya adalah membentuk asosiasi BKAD, Asosiasi Forum UPK, serta melakakan pertemuan rutin antara asosiasi BKAD dengan Forum UPK. “Dengan cara ini akan semakin meningkatkan koordinasi dan mensinkronkanasikan program yang akan dan tengah dilaksanakan,” pungkasnya. (dwi/Kominfo) |
(Gb. BKAD mengambil peran menyampaikan usulan-usulan masyarakat melalui Forum SKPD/forum penyampaian aspirasi antar desa) .....BKAD berperan dalam kegiatan ke UPK an, perencanaan pembangunan partisipatif, mengkoordinasikan kegiatan dan kelembagaan antar desa, serta mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga. Terkait dengan UPK, BKAD diharapkan mampu merumuskan rencana strategis, pengawasan berkala, tindak lanjut penanganan masalah, serta evaluasi kerja.
Minggu, 03 Juli 2011
Ketua asosiasi BKAD Bojonegoro: Surplus PNPM-MP Bojonegoro Tertinggi di Jatim
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar