RUU Desa dan Aset Desa

Lendy Wibowo

RUU Desa masuk pembahasan krusial pada akhir tahun ini. Sayangnya dalam pembahasan yang sempat terekam media maupun disampaikan secara langsung oleh beberapa pihak, isu-isu mendasar dan strategis justru tidak menjadi perbincangan publik yang serius. Diantara isu itu adalah tentang aset desa, kerjasama desa, kewenangan desa dsb. Tulisan ini diharapkan mampu mempengaruhi para pihak akan arti penting isu aset desa diakomodasi dalam RUU Desa ke depan. 

Kepentingan kolektif desa dan antar desa yang paling utama adalah bagaimana memperkuat aset masyarakat dan aset desa. Persoalan aset masyarakat dan aset desa menjadi penentu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Aset selain berhubungan dengan kepemilikan sehingga menentukan posisi tawar masyarakat (dan desa) ketika berhubungan dengan pasar, juga berkaitan dengan konsolidasi serta distribusi kekayaan masyarakat (dan desa). Dua faktor inilah yang paling menentukan untuk mengukur tingkat otonomi dan kemandirian desa. 

Dalam konteks aset publik maka isu strategis bagi desa adalah mengenai manajemen aset-aset desa. Aset desa membicarakan kepentingan mengenai upaya-upaya inventarisasi, pengembangan serta pendistribusiannya kembali. Benturan kepentingan menjadi fakta yang tidak bisa dihindari ketika desa memperkuat diri, apalagi pada saat masuk wilayah yang paling sensitif mengenai inventarisasi dan manajemen aset desa. Benturan yang paling mungkin terjadi ketika desa yang telah mempunyai perspektif membangun kemandirian bertemu dengan kebijakan daerah yang mencurigai semangat penguatan desa. Potensi konflik ini diharapkan dapat dijembatani secara bertahap melalui peran mediasi kepentingan antar desa oleh BKAD. 

Tentu banyak pihak mengetahui perubahan status kepemilikan aset desa. Banyak aset desa yang telah berpindah tangan baik untuk kepentingan publik maupun untuk kepentingan privat. Banyak perubahan status itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pelanggaran aturan itu terjadi dilakukan melalui tekanan politik, keuntungan ekonomi, maupun bentuk lain. Perubahan status tanah desa menjadi milik daerah, swasta perorangan dan swasta korporasi makin sering dijumpai saat kita menggali hal itu ke desa-desa. Desa berada pada posisi lemah dalam relasi transaksi tentang aset yang mereka miliki. Inventarisasi aset desa merupakan langkah pertama dalam menyelamatkan aset desa. 

Selanjutnya terkait bagaimana aset desa dikembangkan. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam upaya mengembangkan asset desa, maka desa sebenarnya dapat melakukan penyertaan modal berupa pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah. BKAD diharapkan mengkaji bentuk-bentuk penyertaan modal desa yang paling tepat sesuai dengan kondisi desa-desa yang ada. 

Selain penyertaan modal, bentuk lain yang dapat dilakukan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dimanfaatkan melalui bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Terkait distribusi hasil pengembangan aset desa, dalam perspektif politik menjadi penanda nilai strategis aset desa. Aset desa sebagai aset milik masyarakat (ownership by community), tidak hanya sekedar pengakuan dengan pendasaran legal, atau besaran hasil pengembangan dalam ukuran nominal ekonomi, akan tetapi sejauh mana manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat.

Distribusi menyangkut pemanfaatan hasil-hasil pengelolaan aset. Aset desa tidak lagi bermakna aset pasif. Dalam terminologi ekonomi politik, bagaimana mengubah aset menjadi modal diletakkan dalam kerangka kepemilikan dan pemanfaatan oleh rakyat desa.

Lendy Wibowo@Kelembagaan Lokal September 2012

Bersambung....

lendippk@yahoo.com

wibowo.notonegoro@gmail.com

Pembelajaran dari Kalteng (Kerjasama BKAD dengan Pihak Ketiga)

Beberapa BKAD telah menginisiasi kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan fasilitasi kawan-kawan di lapangan dan mediasi pertukaran informasi melalui web ini, progress kerjasama makin meyakinkan. Laporan dari Kalteng tentang kerjasama BKAD dengan REDD+ terbentuk melalui pola ini. Adopsi MOU dari pola kerjasama beberapa tempat menjadi referensi, diantaranya dari Klaten, Kediri, Gianyar, Lombok Barat, dan Tanah datar serta daerah lainnya. Selamat buat kawan-kawan di Kalteng.

(Lendy W Wibowo) 

Kerjasama BKAD dengan REDD+ 

Kemitraan PNPM MPd Provinsi Kalimantan Tengah dengan Satgas REDD + untuk melakukan Lokakarya Persiapan Review RKPDes dan RPJMDes, lokakarya ini dilakukan sebagai langkah awal dalam perjalanan BKAD bekerja sama dengan pihak ke tiga berupa kegiatan review RKPDes dan RPJMDes terhadap kegiatan yang terkait dengan isue lingkungan.

Lokakarya akan dilakukan pada tanggal 12 dan 13 September 2012 di Kabupaten Kapuas dan 14 dan 15 September 2012 di Kabupaten Pulang Pisau (jadwal terlampir).

Lokakarya gelombang pertama ini kecamatan yang diundang adalah Kecamatan Mantangai (9 desa), Kecamatan Dadahup (1 desa), Kecamatan Basarang (1 desa) Kabupaten Kapuas dan Kecamatan Kahayan Hilir (1 desa), Kecamatan Jabiren Raya (3 desa), Kecamatan Maliku (1 desa), Kecamatan Kahayan Kuala (1 desa).

Untuk gelombang kedua adalah Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, untuk jadwal lokakarya gelombang kedua belum ada kepastian waktu pelaksanaan.

Selain unsure BKAD, yang diundang mengikuti lokakarya ini adalah Camat, PJOK, FK, FT, PL, Ketua UPK, Kepala Desa dan 2 orang KPMD.

Semua pendanaan kegiatan lokakarya ini didanai oleh Satgas REDD +.

Output akhir kegiatan ini diharapkan berupa kesepakatan bahwa usulan kegiatan masyarakat yang telah melalui proses perencanaan partisipatif dan terdokumentasikan didalam RKPDes dan RPJMDes bisa didanai.

Dengan demikian BKAD sebagaimana di daerah lain PNPM Mandiri Perdesaan dengan fasilitasi yang baik dari konsultan dan fasilitator, ternyata mampu menjalin kerja sama dengan pihak ke tiga. 

Salam,

Susilo Kusribowo,

Plt Korprov Kalteng 

Judul	:	BKAD Tanda Tangani Kerja Sama dengan UNDP
2012-07-28

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

 

Kerja Sama antara BKAD dengan UNDP dalam hal pendampingan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan, bahwa BKAD bisa bekerja sama dengan pihak lain.

 

Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), menandatangani kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP), dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.dilokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

 

Penandatanganan naskah kerja sama antara BKAD Kecamatan Jabiren Raya dan KBAD Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dengan UNDP Indonesia dilaksanakan di Sekretariat REDD+ di Komplek Kantor Gubernur Kalteng di Palangka Raya, Jumat (27/7) siang.

 

Hadir dalam kesempatan itu Plt Korprov – Konsultan Manajemen Wilayah III – PNPM-MP Provinsi Kalteng, Susilo Kusribowo, Fasilitator PNPM-MP Kabupaten Pulang Pisau, Fasilitator Kecamatan Jabiren Raya dan Kahayan Hilir.

 

Susilo Kusribowo mengemukakan, bentuk kegiatan kerja sama antara BKAD Jabiren Raya, BKAD Kahayan Hilir dengan UNDP adalah, dalam bentuk kegiatan yang mendukung Regional Development Economy.

 

‘’ Kegiatan kerja sama adalah bagaimana memberdayakan masyarakat guna mendukung ekonomi masyarakat lokal’’ ungkap Susilo didampingi Rademan, SpTR Kalteng.

 

BKAD Jabiren Raya misalnya dengan kegiatan pelatihan anyaman rotan dengan lokasi di Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya. Sedangkan BKAD Kahayan Hilir dengan kegiatan kelompok budi daya jamur tiram di Desa Mantaren V Kecamatan Kahayan Hilir.

 

Menurut Susilo, kerja sama pendampingan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Dalam kerja sama ini UNDP, menyediakan pendanaan yang ditimbulkan dalam kegiatan.

 

Ditambahkan Rademan, terlaksananya kerja sama tersebut tidak terlepas atas dukungan dari Konsultan pada PNPM-MP Provinsi Kalteng, Kabupaten maupun Kecamatan.

 

Dan ini menunjukkan, bahwa BKAD tersebut bisa kerja sama dengan pihak lain diluar PNPM-MP dalam hal ini UNDP, karena selama ini KBAD sudah bisa melakukan kerja sama dilingkup sendiri.

 

Misalnya selama pelaksanaan kegiatan PNPM-MP, BKAD Jabiren Raya, telah menunjukkan kinerja keprograman secara baik dan tidak terdapat permasalahan selama pelaksanaan program.

 

Adapun kelompok Pelatihan Anyaman Rotan di Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya, merupakan kelompok produktif binaan PNPM-MP. Dan kegiatan yang diusulkan, merupakan jenis kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dimana kegiatan tersebut sangat didukung oleh sumber daya lokal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan anggotanya.

 

Sementara BKAD Kahayan Hilir dengan Kelompok Pelatihan Budi Daya Jamur Tiram di Desa Mentaren V Kecamatan Kahayan Hilir, merupakan kelompok produktif binaan PNPM-MP, dimana merupakan kegiatan yang sudah direncanakan pada RPJMDes yang sangat didukung oleh sumber daya lokal, yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan.

 

Menurut Susilo maupun Rademan, jajaran fasilitator PNPM-MP prinsipnya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh BKAD Jabiren Raya dan BKAD Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. jsi

 

PROFIL BKAD KEC. NARMADA LOMBOK BARAT

Satu dari Tiga Juara Nasional BKAD Nasional

Pembentukan BKAD Kecamatan Narmada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dibentuk atas dasar kesepakatan seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Narmada. Deklarasi Pembentukannya dilakukan pada saat Musyawarah Antar Desa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2007. 

Pengurus BKAD Kecamatan Narmada · Ketua : L. Satrya Adriansyah, ST · Sekretaris : Suharta · Bendahara : Muhammad Islahudin, S.Pd 

Visi BKAD Kecamatan Narmada “Terwujudnya pengembangan dan pelestarian hasil-hasil PNPM MPd dan program lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat” Misi BKAD Kecamatan Narmada 1. Melestarikan hasil-hasil kegiatan PNPM MPd dan program lainnya. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemerintah desa/kecamatan dalam mengelola sistem pembangunan partisipatif. 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan pembangunan partisipatif di desa dan antar desa 4. Mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan kegiatan mikro kredit dalam rangka pelayanan modal untuk masyarakat miskin di perdesaan. 5. Mengembangkan jaringan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

Program Kerja BKAD Kecamatan Narmada 1. Pelestarian dan pengembangan prasarana yang telah dibangun melalui PNPM MPd : a. Membina Tim Pemelihara dan Pengelola Prasarana (TP-3). b. Mendorong keswadayaan masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengembangan prasarana. c. Mendorong kemitraan dengan pihak lain dalam dan pengembangan prasarana. 2. Pelembagaan Manajemen Pembangunan Partisipatif di desa dan antar desa : a. Memfasilitasi musyawarah di desa dan antar desa. b. Memfasilitasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa. c. Memfasilitasi integrasi perencanaan PNPM MPd ke dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. d. Mendorong SKPD untuk mengakomodir usulan hasil perencanaan partisipatif ke dalam Renja SKPD. e. Mempromosikan model manajemen pembangunan swakelola agar dapat diadopsi oleh Pemerintah kabupaten. 3. Pengembangan mikro kredit : a. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada UPK, BP UPK dan Tim verifikasi. b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja UPK, BP UPK dan Tim Verifikasi. c. Melakukan pembinaan kelompok peminjam dana SPP. d. Memfasilitasi penanganan masalah yang muncul dalam pengelolaan dana SPP. e. Mendorong kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan kegiatan mikro kredit

Berbagi Kisah ala Bendahara BKAD Narmada Lombok Barat

Cerita “ Kebaikan Tanpa perencanaan yang baik, bisa dikalahkan oleh kejahatan yang direncanakan dengan baik”

Oleh

Muhammad Islahuddin (Bendahara BKAD Kec. Narmada)

Ini kisah ku, tapi sebelumya saya perkenalkan diri namaku Muhammad Islahuddin, biasa dipanggil Islah tapi kalau di PNPM biasa dipanggil Pak Ustadz. Mungkin mereka memanggil begitu karena tau saya orang Ponpes. Di PNPM-MP saya diamanahi sebagai Bendahara BKAD Kec. Narmada.

Awal mula saya bergabung ketika PNPM-MP masih bernama PPK. Waktu itu saya diusulkan oleh Desa saya Desa Batu Kuta sebagai calon Anggota BKAD melalui MD Sosialisasi Tanggal 10 Februari 2007 kemudian terpilih menjadi pengurus BKAD pada MAD Perengkingan (MAD II) tanggal 28 Juni 2007.

Pada awalnya saya tidak begitu bisa memahami PPK pada saat itu tapi mencoba untuk memahami dengan selalu belajar dari pengalaman-pengalaman dengan berusaha menghadiri kegiatan-kegiatan PPK/PNPM baik itu MD maupun MAD.

Pengalaman yang berkesan menjadi pengurus BKAD dalam menjalankan tugas sebagai BKAD ketika memfasilitasi MD. Masih segar dalam ingatanku,bagaimana aku menjalankan tugasku sebagai BKAD, yakni mensosialisasikan apa itu PNPM kemasyarakat desa Buwun Sejati sekaligus melakukan Review RPJMDEs.

Hari itu aku bersama ust. Dani (ketua UPK) bertempat di balai banjar di dusun ngis desa buwun sejati. suasana sejuk dan rindang menghampiri kami sebelum memulai musyawarah dengan beralaskan tikar dan karpet seadanya. Itulah suasana desa Buwun Sejati yang terletak di Hutan Sesaot. Beberapa saat kemudian, kami memulai musyawarah, kami buka dengan mensosialisakan PNPM-MP, kemudian PNPM-GSC dan PNPM-Integrasi.

Ketika sosialisasi PNPM-MPd saya menekankan bagaimana pentingnya sebuah perencanaan yang baik dengan mengemukakan sebuah kalimat orang arab “ Kebaikan Tanpa perencanaan yang baik, bisa dikalahkan oleh kejahatan yang direncanakan dengan baik” bagaimana pentingnya kita rencanakan desa kita supaya baik dengan kita tuangkan ide-ide kita di dalam dokumen RPJMDes, karena kita tau bahwa dokumen RPJMDes adalah satu-satunya dokumen yang sah dalam perencanaan Pembangunan di tingkat desa.

Namun, Ditengah musyarawah ada beberapa peserta musyawarah yang menyangsikan apakah usulan-usulan yang diusulkan bisa dilaksanakan atau tidak, saya mengemukan “silahkan Bapak/Ibu usulkan saja, kalau PNPM-MPd tidak bisa meng-cover usulan Bapak/Ibu, mungkin program lain bisa mengcovernya. Atau kalau tidak bisa, usulan ini adalah sebagai bentuk kepedulian Bapak/Ibu dalam Membangun Desa Bapak/Ibu kedepan, mungkin anak cucu Bapak/ibu bisa merealisasikannya ”.

Di sela penyampaianku, kuceritakan pula tentang adanya orang yang telah mengatakan bahwa yang dilakukan oleh kami adalah hayalan belaka, maka saya meyakinkan peserta musyawarah yang hadir, mungkin saja ungkapan itu terucap akibat rasa putus asa, disebabkan mungkin di masa lalu dia melihat tidak sedikit program-program pemerintah yang berakhir dengan ketidak jelasan arah dan tujuannya, Tapi tidak dengan dengan PNPM-MPd. PNPM-MPd adalah program yang diusulkan oleh masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat dan dipelihara oleh masyarakat.  

Alhamdulillah, ternyata  warga tidak ada yang terpengaruh perkataan negatif, dan mereka malah antusias memperhatikan penjelasan yang kami sampaikan.

Peristiwa itu menjadi kenangan dan kuanggap sebagai pelajaran yang perlu diambil hikmahnya,

Inilah salah satu cerita pengalamanku, yang kurasa paling aku ingat. Namun Alhamdulillah berkat dukungan dari Berbagai Pihak dan melihat dari besarnya pengharapan masyarakat kepada PNPM, sampai-sampai ketika Musrenbang Desa dan MAD Masyarakat ada yang berkata, " Usulkan ke PNPM-MP saja lebih jelas dan cepat terealisasi dari pada diusulkan kepada alokasi dana-dana yang lain, seperti APBD-Kab, APBD-Prov maupun APBN. “

Inilah yang memotivasiku untuk tetap  berusaha semampuku mengikuti dan mendukung kelanjutan program PNPM-MP, karena jika kita menjalani dengan penuh rasa ikhlas dan senang hati akan lahirlah perasaan tentram di dalam hati.  Itu  merupakan suatu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang.

 Mudah-mudahan cerita ini dapat memberikan motivasi bagi setiap pelaku PNPM-MPd untuk  senantiasa memberikan yang terbaik bukan memikirkan apa yang didapat dari PNPM-MP ini. Oleh karena itu, saya tutup dengan “ Hidupkanlah Model PNPM-MPd, Jangan mencari kehidupan di PNPM”

Diposkan oleh bkad narmada di 14:14

Bagan Hubungan Kelembagaan BKAD-UPK Kegiatan Dana Bergulir

Berita Payung Hukum BKAD

       Fasilitasi terhadap payung hukum (bukan badan hukum) dilakukan setelah AD/ART BKAD, SOP UPK serta SOP BP-UPK ditetapkan oleh MAD. Payung hukum yang diterbitkan berupa produk hukum daerah (Perda (Kerjasama Desa), Perbup (Organisasi BKAD (termasuk UPK, BP UPK, Lembaga Pendukung), SK Bupati (Kepengurusan)

         (Lendy Wibowo-Kelembagaan Lokal NMC)

Payung Hukum BKAD Bangli

Bangli (Metrobali.com)-

Pemerintah Kabupaten Bangli  memiliki Payung Hukum  terlengkap tentang keberadaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Pemkab Bangli telah melengkapi lembaga yang kelahirannya dibidani oleh PNPM Mandiri Perdesaan ini  dengan Perda dan Perbup yang sangat memadai sebagai payung hukum yang menaungi lembaga ini.
Hal tersebut diungkapkan  Koordinator Provinsi Bali PNPM-MPd. Ir. Wayan Merta, di Ruang Rapat Dinas P3 Kabupaten Bangli, saat menjadi nara sumber pada Workshop Pembahasan AD/ART BKAD dan SOP Kelembagaan BKAD.
Dalam pembukaan Workshop, Kepala PJOKab PNPM MPd Bangli, I Nengah Sumatra, S.Sos. mewakili Kepala BPMD, mengatakan, dalam Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), BKAD harus membuat ketentuan/ketetapan/ keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK yang dibahas dalam forum MAD dan dituangkan dalam AD/ART.
BKAD/Badan Kerja Sama Antar Desa merupakan sebuah badan pelaksana kerjasama antar desa yang berkedudukan di kecamatan. Badan ini memiliki nilai strategis, karena dibentuk untuk kepentingan bersama desa-desa. Pembentukannya didasarkan pada UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,  PP 72/2005 tentang Desa, PP 73/2005 tentang Kelurahan, Surat Edaran Mendagri 414.2/1402/PMD/2006 tentang perlindungan dan pelestarian hasil – hasil PPK/PNPM-Mandiri Perdesaan.
Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat vital, yakni mengelola perencanaan pembangunan partisipatif; mengembangkan bentuk – bentuk kerjasama antardesa; menumbuhkan usaha-usaha pengembangan aset-aset di wilayahnya, termasuk aset PNPM-Perdesaan; serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat. Oleh karena itu keberadaan BKAD menjadi sangat penting, dan diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat.
Mengingat begitu penting  dan strategisnya fungsi BKAD, PJOKab PNPM-Mpd. Kab. Bangli, merasa sangat perlu mengadakan Workshop ini. Dengan workshop pembahasan AD/ART BKAD dan SOP Kelembagaan BKAD, yang didasarkan Payung Hukum berupa Perda No.  5 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Antar Desa, Perbup No. 23 Th. 2007 tentang Pelindungan

Hasil-hasil Kegiatan PPK dan Perbup No. 21 Th. 2009, tentang Tata Cara Pembentukan BKAD. Dengan payung hukum ini,  keberadaan BKAD diharapkan menjadi jelas, termasuk tugas, fungsi dan tanggung jawab Lembaga – Lembaga bentukan BKAD.
Workshop ini berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 8 – 9 Desember 2011. Dipandu oleh Faskab Ibu Titiek Yeniati, ST; Fas-TKab Bapak Ir. Wayan Supartha dan FasKeu Bapak Ir. Gusti Putu Sarjana.
Hari pertama peserta dibagi menjadi 4 kelompok. Masing – masing kelompok diberikan tugas mengevaluasi AD/ART atau SOP masing – masing kelembagaan. Diskusi di tingkat kelompok  berjalan sebagaimana diharapkan, dan hasil diskusi akan diplenokan di hari ke-2.
Pleno hasil pembahasan masing-masing kelompok berjalan sangat demokratis, setiap peserta memberikan pendapat serta masukannya kepada kelompok yang mempresentasikan, semua dibingkai dengan suasana kekeluargaan, sampai diakhir acara disepakatinya AD/ART dan /atau SOP masing – masing Lembaga Bentukan BKAD. Dalam melakukan  tugas pengelolaan aset – aset PPK/PNPM MPd, BKAD memberikan mandat Kepada UPK dan UEP, serta dibantu dengan Lembaga Pendukung seperti Badan Pemeriksa UPK/UEP (BP-UPK/UEP), dan Tim Verifikasi.
Sebelum acara ini ditutup oleh FasTKab, Bapak Ir. Wayan Supartha, diisi dengan penyusunan RKTL, sebagai tindak lanjut dari workshop ini, dan penunjukan perwakilan yang akan mengawal hasil workshop ini ke tahap lebih lanjut, sehingga hasil workshop bisa memberikan manfaat yang sebaik – baiknya bagi masyarakat sebagai pemilik aset-aset PPK/PNPM Mpd. Acara ini dilaksanakan Kamis (8/12). (Media-RBM Bangli).
Dibaca :220 Short URL: http://metrobali.com/?p=3335

BKAD Tegalalang Gianyar Terbaik Nasional Kategori - Kelembagaan

28/03/2012

Menjelang perayaan HUT Kota Gianyar ke-241, Kabupaten Gianyar kembali meraih prestasi Nasional di bidang pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri Pedesaan. Kado sepesial menjelang Hut Kota tersebut berupa dua penghargaan SIKOMPAK AWARD yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi kepada Bupati Gianyar sebagai pembina  terbaik Nasional BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) serta BKAD Kecamatan Tegallalang sebagai BKAD terbaik nasional. Pemberian penghargaan dilangsungkan Dalam acara Pembukaan Rakernas Sosialisasi  PNPM Mandiri Perdesaan untuk  Gubernur dan Bupati  se Indonesia 27 Maret 2012 di Hotel Sahid Jakarta.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, A.A. Dalem Jagadhita ditemani Ketua Koordinator PNPM Kabupaten Gianyar, Mangku Kadek Suardika mengatakan SIKOMPAK AWARD merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pengelola PNPM yang berprestasi. Dari 390 kabupaten  dan 4500 Kelembagaan Badan Kerjasama  Antar Desa (BKAD) di Indonesia, Gianyar  yang diwakili BKAD Kecamatan Tegalalang berhasil menjadi yang terbaik serta Bupati Gianyar sebagai Pembinan BKAD terbaik Nasional.

Melalui Gerakan Paras Paros ( berbuat bersama berperan setara) BKAD sudah mampu mendorong  Pemerintah Gianyar meregulasi Kebijakan  satu perencanaan dan satu penganggaran  untuk semua, sehingga terjadi keharmonisan aspirasi masyarakat (partisipatif), apirasi SKPD (teknokratis) dan DPRD (politis) dalam merumuskan pembangunan di Gianyar.  Dari segi kebijakan anggaran penyelarasan dilakukan melalui  Pagu Indikatif kecamatan (PIK)  adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran  di wilayah kecamatan yang diberikan kepada SKPD kabupaten, yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang. Regulasi Kebijakan yang dipilih untuk memayungi  penyelarasan perencanaan dan pengannggran dan PIK ini adalah  Peraturan Daerah (PERDA) tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang diharapkan Maret – April 2012 sudah dibahas dalam  Badan legislasi DPRD. Dengan demikian pembangunan kabupaten Gianyar  kedepan akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan siapa pun pimpinan daerahnya.

BKAD Tegallalang ketika dinilai Tim Nasional BKAD juga dianggap berhasil dalam menjalankan salah satu program PNPM.  Terbukti dari surplus  dana bergulir yang dikelolalan mampu merangsang parisipasi, masyarakat, pemerintah dan swasta dalam  membangun  17  rumah tangga miskin (RTM) yang ada di Kecamatan Tegalalang. Disamping itu BKAD telah mampu mensinergikan perananan Desa Dinas, Desa Pekeraman, Subak dalam membangun  wilayah pawongan dan palemahan melalaui PNPM Mandiri Perdesaan,tutup A.A. Dalem Jagadhita.

Bupati Gianyar, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati usai menerima penghargaan mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk keberhasilan masyarakat bersama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pemerintah senantiasa mendorong dan memotivasi segala bentuk program kerakyatan dari masyarakat. Bupati juga mengajak masyarakat untuk bersama pemerintah melaksanakan pembangunan di Kabupaten Gianyar yang berlandaskan Tri Hita Karana. (Humas Gianyar)