BKAD Kec Pagerbarang Terbentuk

2010-12-30 04:39:03

PAGERBARANG - Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD), evaluasi PNPM-MD tahun 2010 di ruang pertemuan Kecamatan Pagerbarang, Kamis (2/12) disampaikan tentang terbentuknya Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD), Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. BKAD adalah lembaga kerjasama antar desa yang dibentuk melalui keputusan besama antar desa berdasarkan atas kebutuhan dan atau kepentingan bersama untuk melakukan kerja sama terhadap aspek-aspek yang disepakati dan pelaksanaannya diatur melalui keputusan bersama.

Drs Ahmad Sayuti, selaku Ketua BKAD Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal  mengatakan terbentuknya BKAD ini sejalan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 214. “Undang-undang itu juga selaras dengan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa dan surat edaran Mendagri nomor; 414.2/1402/PMD tentang pelestarian asset dan hasil-hasil PPK, “ ujarnya. Dengan terbentuknya BKAD Kecamatan Pagerbarang, lanjut Sayuti, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Tegal melalui Camat untuk mendapatkan pengeshan dengan keputusan Bupati.

Dijelaskannya, BKAD Kecamatan Pagerbarang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan azas dari, oleh, untuk masyarakat disingkat DOUM. Visinya adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Pagerbarang yang partisipatif, mandiri, adil dan sejahtera. Sedangkam misinya, lanjut Pria warga Desa Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang adalah melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan PPK-PNPM-MD dengan sistem pembangunan partisipatif. Misi berikutnya, sambungnya Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan PPK-PNPM-MD melalui pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan  pemberdayaan masyrakat.

Selain itu, meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan pembangunan. Mengembangkan jaringan kemitraan berdasarkan prinsip BKAD.  Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat melalui penguatan keterkaitan sektoral,regional dan global. Dengan demikian tujuan umum BKAD mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakt melalui peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat, pemerintah lokal serta pemberdayaaan ekonomi masyarakat dapat terwujud.

Disamping tujuan umum, ada pula tujuan khusus yakni : mewakili masyarakat selaku pemilik modal dengan sistem perwakilan dalam hal membuat keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan modal. Menjamin pelestarian dan pengembangan kegiatan dan bergulir yang dihasilkan oleh PPK-PNPM dan bantuan pendanaan lain untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat di wilayah Kecamatan Pagerbarang. Memperkuat kelembagaan ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin Kecamatan Pagerbarang. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalampenyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses lembaga keuangan. Mendorong terwujudnya pembangunan sarana prasarana dasar melalui pendekatan sistem pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat. Melembagakan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan. Membangun kerja sama dengan pihak lain berdasarakan prinsip BKAD. Terwujudnya sinkronisasi antara perencanaan program, perancanaan penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah setingkat kecamatan. (Suara Pertiwi)

Kiprah BKAD Program Lain

BKAD Bina Kelompok Usaha

Gubernur Jawa Timur membuat beberapa kebijakan untuk kemajuan dan perkembangan pengusaha, khususnya pengusaha kecil dana menengah. Sebut saja adanya PT Jamkrida yang memberi pinjaman tanpa agunan dan koperasi wanita di desa – desa yang menggerakkan ekonomi desa dalam skala kecil. Lalu pendekatan Pak De Karwo gubernur jawa timur terhadap kalangan perbankan untuk memberi kemudahan kepada para pengusaha, dan penyederhanaan perizinan bagi investor.

Adalagi yaitu menambah SMK, Sekolah Menengah Ketrampilan dan mengembangkan lembaga ketrampilan tenaga kerja. Mengubah peradaban dan menciptakan kemajuan harus dimulai dari pendidikan. Perubahan paradigma dan cara pandang dalam sistem pendidikan.
Dalam sistem pendidikan yang ada sekarang selalu mengajarkan murid tidak boleh membuat kesalahan agar dapat hidup enak dan aman. Kalau tidakberhasil, pasti mendapatkan hukuman atau tidak naik kelas. Sistem pendidikan seperti ini tidak mengajarkan bagaimana menghadapi dan memecahkan tantangan hidup atau kehidupan sebenarnya.

Yang saat ini mulai dikembangkan di Desa Ngringinrejo yaitu pengolahan produk lokal hasil pertanian dengan melibatkan KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang sudah mulai berjalan dan dapat menciptakan lapangan kerja dan melatih masyarakat untuk berjiwa entrepreneur.

Kelompok usaha bersama di Desa ngringinrejo adalah binaan BKAD ( Badan Kerjasama Antar Desa ) program P2SLBK ( Program Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis kawasan). BKAD "Surya Abadi" telah melatih ibu-ibu di kawasan Kecamatan Kalitidu untuk melihat peluang usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desanya. Dengan cara bekerjasama dengan Dinas terkait dan mengadakan pelatihan-pelatihan. Usaha ini telah berhasil mendorong ibu-ibu di sekitar wilker BKAD untuk membuat berbagai olahan pangan dari Belimbing, ares pisang, jahe, waluh, dsb. BKAD sendiri juga membantu pemasaran lewat showroom BKAD dan bantuan dana pengembangan pemasaran dari CSR Exxon mobil. 

Diposkan oleh KIM BATHIKMADRIM 

Ketua asosiasi BKAD Bojonegoro: Surplus PNPM-MP Bojonegoro Tertinggi di Jatim

Saturday, 21 May 2011 09:52

PNPM-MP Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 mengalami surpulus sebesar Rp.7 miliar lebih. Jumlah ini melebih Kabupaten Tuban dan Lamongan yang masing-masing hanya surplus sebesar Rp. 3 miliar dan Rp. 1 miliar ditahun yang sama. “Bahkan surplus kita tertinggi di Jatim,” kata Ketua Asosiasi Badan Kerjasa Antar Desa (BKAD), Sucipto, disela-sela acara penyerahan bantuan langsung RTM dan Pameran UPK di Pendopo Malwopati, Sabtu (21/5). Dijelaskan, surplus tersebut berasal dari beberapa jenis kegiatan dalam PNPM-MP yang dilaskanakan di 26 kecamatan di Bojonegoro. Yakni melalui unit pengelola kegiatan (UPK) yang meliputi usaha ekonomi kerakyatan dengan memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. “Rata-rata tingkat pengembalian pinjaman bergulir disini mencapai 98,95 persen atau dengan besaran tunggakan sebesar Rp. 170 juta. Ini (tunggakkan pengembalian) menurun dibanding tahun 2009 lalu yakni sebesar Rp. 678 juta,” sergahnya. Sedangkan untuk jumlah aset produktif UPK di Kabupaten Bojonegoro, lanjut dia, sampai bulan April 2011 ini mencapai sebesar Rp. 57 miliar lebih dengan jumlah pemanfaat sebanyak 3.997 RTM dan dana yang tersalurkan sebesar Rp. 25 miliar lebih. Diprediksi total asset ini akan meningkat menjadi Rp. 69 miliar hingga akhir tahun nanti. “Total asset UPK produktif ini meningkat 64,70 persen disbanding tahun 2009 lalu,” tegasnya. Ditambahkan, upaya yang sudah dilakukan pelestarian PNPM-MP ini diantaranya adalah membentuk asosiasi BKAD, Asosiasi Forum UPK, serta melakakan pertemuan rutin antara asosiasi BKAD dengan Forum UPK. “Dengan cara ini akan semakin meningkatkan koordinasi dan mensinkronkanasikan program yang akan dan tengah dilaksanakan,” pungkasnya. (dwi/Kominfo)

Wakil Gubernur Jambi Buka Rapat BKAD PNPM Mandiri Perdesaan

Tribunnews.com - Selasa, 14 Juni 2011 11:56 WIB

Share 

Share Email 

Print   + Text –

Berita Lainnya

• Pasokan Ayam ke Jambi Tersendat 3 Minggu
• Panas Tiang Masjid Disebabkan Massa Listrik Bawah…
• Heboh! Tiang Masjid di Kerinci Tiba-tiba Panas
• Inspektorat Jambi Periksa Mantan Bupati
• Sekda Jambi Suka Nge-Break
• Peneliti Telusuri Harta Karun di Candi Muaro Jambi

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Duanto A Sudrajat
TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, menyampaikan perlunya integrasi perencanaan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Hal itu dikemukakannya dalam rapat peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PNPM Mandiri di Ratu Hotel, Selasa (14/6/2011). Peran Badan Kerjasama Antar Desa, katanya, penting. Satu di antaranya mengembangkan semangat budaya lokal.
"Ini (BKAD) bisa menjadi sarananya," kata Fachrori.
Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi, Eny Hertaty, mengungkapkan di 2011 dana PNPM di 77 kecamatan di 9 kabupaten mencapai Rp 61,350 miliar. Sedangkan modal simpan pinjam untuk perempuan Rp 71,935 juta dan telah berkembang menjadi Rp 82,824 juta. "Pengembalian di tiap kabupaten sudah diatas 95 persen," katanya. (*)

Editor: Harismanto   |  Sumber: Tribun Jambi

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com

Forum BKAD Pokja Sidrap Terbentuk

Forum BKAD Pokja Sidrap Terbentuk
Oleh : EDY BASRI
SIDRAP — Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Sidrap kahirnya terbentuk. Forum yang akan berperan sebagai organ yang melanjutkan program pengembangan kemasyarakatan di Sidrap ini diketuai oleh H Mustakin Halede.
Tidak hanya itu, forum BKAD Sidrap juga sudah berhasil melahirkan kelompok kerja (Pokja) kabupaten, termasuk di dalamnya pembentukan pokja di 10 kecamatan yang ada di Sidrap, minus Kecamatan Maritengngae sebagai ibu kota lumbung pangan di Sulsel ini.
Ketua forum BKAD Sidrap, Mustakin Halede dalam jumpa persnya, Rabu 21 April kemarin mengatakan, pihaknya dibantu oleh tim fasilitatot kabupaten (faskab) telah melaksanakan workshop pertama yang ditandai terbentuknya pokja BKAD tersebut.
“Alhamdulillah itu sudah terbentuk dan kemarin kita sudah melaksanakan pertemuan kembali guna menyepakati beberapa hal terkait persiapan penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ini,” katanya.
Pembentukan BKAD ini kata Mustakin Halede, merupakan implementasi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 tentang Desa . Fokusnya memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil kerja Panitia Pengelola Kegiatan (PPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
Penjabaran tugas pokok dan fungsi BKAD, lanjut Mustakin, dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengalaman PPK yang meliputi hasil-hasil aset produktif yang dikelola UPK, sistem perencanaan pembangunan, kegiatan antardesa dan kemampuan mengelola program masyarakat. Ringkasnya, BKAD berperan selaku organisasi yang akan meneruskan hasil PNPM melalui PPK dan UPK dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ungkapnya.
Senada dikatakan koordinator bidang advokasi, Sapnur Makkulasse. Ia menuturkan bahwa demi menunjang proses kerja BKAD Sidrap, pihaknya telah membentuk struktur kepengurusan secara utuh. “Melalui BKAD kami akan berupaya maksimal dalam membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat melalui program terusan PNPM, tuturnya,” aku Sapnur. (edy)