BKAD dan advokasi kebijakan

Pemkab Sumedang Didesak Penuhi Alokasi Anggaran Pendamping PNPM

SUMEDANG, (PRLM).- Ratusan masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Lintas Pelaku Program Penanggulangan Kemiskinan se-Kab. Sumedang, beramai-ramai mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu (19/1). Mereka menuntut serta mendesak agar alokasi anggaran pendamping Program Nasional Pemberadayaan Masyarakat (PNPM)dipenuhi Pemkab Sumedang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2011.

Ratusan masyarakat itu, merupakan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PNPM di Kab. Sumedang. Seperti di antaranya para ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), fasilitator, dan kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat program tersebut.

Ratusan massa yang datang ke DPRD sekitar pukul 10.00 WIB, langsung disambut DPRD dan diarahkan masuk ke ruang utama tempat sidang anggota dewan. Di ruangan tersebut, massa dipimpin koordinator aliansi tersebut Kamas Komara, dihadapi sejumlah anggota DPRD Sumedang, seperti di antaranya Ketua Komisi A H. ending Ahmad Sajidin, dfan Anggota Badan Anggaran Legislatif Hendrik Kurniawan.

Ketua BKAD Kec. Cisitu Dadang Suhendar yang bertindak sebagai salah seorang juru bicara dalam dialog bersama DPRD Sumedang, mengungkapkan, pada tahun 2011, Kab. Sumedang mendapat alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui PNPM dari APBN sebesar Rp 31,32 miliar. Sesuai ketentuan untuk mendukung anggaran tersebut Pemkab Sumedang pada APBD 2011 harus mengalokasikan anggaran pendamping berupa Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sebesar 20 % dari nilai BLM tersesebut, atau sekitar Rp 6 miliar.

Namun, dalam APBD 2011 yang hasil pembahasan di DPRD Sumedang DDUB pendamping BLM 2011 baru dialokasikan sebesar 50 %. "Apabila DDUB pada APBD murni hanya 50 %, maka di Sumedang akan terjadi stagnasi pelaksanaan kegiatan sekitar delapan bulan. Itu pun, jika pada APBD perubahan kekurangannya bisa dipenuhi," ujar Dadang.

Menanggapi ungkapan dan aspirasi massa aliansi tersebut, Ending Ahmad Sajidin dan Hendrik Kurniawan, menyatakan pada prinsipnya DPRD sangat mendukung aspirasi tersebut. Bahkan, menurut Hendrik, dalam pembahasan APBD 2011, pengalokasian anggaran pendamping BLM dijadikan prioritas.

Menyingung tentang angka-angka alokasi anggaran yang diungkapkan juru bicara aliansi tadi, Hendrik yang mewakili Badan Anggaran DPRD Sumedang, sempat balik bertanya dari mana diperolehnya angka tersebut. Di balik itu Hendrik maupun Ending Sajidin menyatakan, sementara ini DPRD belum berani menyebutkan nilainya.

"Persoalannya, APBD Sumedang 2011 hasil pembahasan bersama eksekutif, sementara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena masih harus menunggu dulu hasil evalusi Gubernur Jabar," ujar Ending Sajidin, seraya menyebutkan, hasil evaluasi gubernur diperkirakan baru akan selesai pada akhir Januari 2011. (A-91/das)***